Raksasa Tidur 29 Gigawatt
Laporan IRENA Renewable Energy Prospects: Indonesia menyebutkan bahwa potensi panas bumi Indonesia mencapai 29,5 GW. Per Juli 2026, kapasitas terpasang baru menyentuh angka 2,8 GW, didominasi oleh proyek Sarulla (330 MW) di Sumatera Utara dan Lahendong (120 MW) di Sulawesi Utara. Data terbaru dari Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, menunjukkan bahwa delapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) baru siap dilelang pada kuartal ketiga 2026, di antaranya tersebar di Aceh, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.
Revolusi Teknologi Binary Cycle
Selama ini, pemanfaatan panas bumi terkendala pada sumber daya bertemperatur rendah hingga sedang. Teknologi binary cycle hadir sebagai solusi. Sistem ini memanfaatkan fluida sekunder yang memiliki titik didih lebih rendah dari air, memungkinkan produksi listrik dari reservoir bersuhu 100-180 derajat Celsius. PT Pertamina Geothermal Energy telah mengoperasikan binary cycle plant skala kecil di Lahendong dan berencana mengembangkannya di area Kamojang dan Ulubelu. “Binary cycle bukan hanya memperluas cadangan yang bisa dimonetisasi, tetapi juga mendekati target zero waste karena fluida panas bumi dapat diinjeksikan kembali sepenuhnya,” jelas Kepala Divisi Teknologi Panas Bumi Pertamina dalam forum Asia Pacific Geothermal Summit 2026, merujuk publikasi IRENA yang menyoroti pentingnya teknologi ini bagi negara berkembang.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Proyek panas bumi terbukti menjadi motor pertumbuhan lokal. Studi di sekitar PLTP Sarulla menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 40 persen selama fase konstruksi dan operasi. Program geothermal direct use juga mulai diterapkan untuk pengeringan hasil pertanian dan agrowisata, menciptakan rantai nilai yang lebih panjang. Pemerintah telah menetapkan tarif feed-in yang kompetitif dan insentif pengeboran eksplorasi untuk mengurangi risiko hulu.
Tantangan dan Jalan ke Depan
Meski menjanjikan, pengembangan panas bumi masih dihadang biaya eksplorasi tinggi dan penolakan di beberapa kawasan konservasi. Pemerintah menawarkan skema government drilling untuk menyediakan data bawah tanah yang memadai bagi investor. Dengan proyek-proyek yang telah financial close di 2026, Indonesia berada di jalur tepat untuk mencapai kapasitas 7,2 GW pada 2030 sesuai target RUPTL, menjadikan panas bumi sebagai fondasi sistem kelistrikan rendah karbon nasional.
